Perdebatan mengenai cakupan wilayah kemaharajaan Majapahit tetap menjadi topik krusial dalam historiografi Indonesia. Pertanyaan mengenai apakah Nusantara bukanlah wilayah Majapahit dalam pengertian administrasi modern memerlukan tinjauan mendalam terhadap sistem politik abad ke-14.
 |
| Nusantara dalam konteks Sumpah Palapa merupakan ambisi geopolitik |
Redefinisi Kedaulatan: Sistem Mandala
Dalam konteks sejarah Asia Tenggara, kedaulatan tidak dipahami sebagai garis batas teritorial yang kaku. Majapahit menggunakan sistem Mandala, di mana kekuasaan berpusat pada raja dan melemah seiring bertambahnya jarak dari ibu kota. Wilayah-wilayah di luar Jawa dipandang sebagai wilayah pengaruh (sphere of influence).
"Nusantara dalam konteks Sumpah Palapa merupakan ambisi geopolitik untuk mengontrol jalur perdagangan maritim, bukan sekadar ekspansi daratan."
Analisis Negarakertagama dan Upeti
Kitab Negarakertagama mencatat daftar wilayah yang diakui sebagai bawahan Majapahit. Hubungan antara pusat dan daerah di luar Jawa (Mancanegara) diwujudkan melalui pengiriman upeti berkala dan pengakuan atas supremasi raja Majapahit demi keamanan jalur perdagangan laut.
Jika wilayah didefinisikan berdasarkan standar birokrasi terpusat modern, maka klaim bahwa Nusantara bukan wilayah Majapahit memiliki landasan kuat. Namun, dalam perspektif kedaulatan tradisional, pengakuan atas perlindungan dan supremasi ekonomi sudah cukup untuk mengategorikan suatu daerah sebagai bagian dari kemaharajaan.
Geopolitik Gajah Mada
Sumpah Palapa merupakan doktrin penyatuan Nusantara demi stabilitas kawasan. Keinginan menguasai titik-titik simpul seperti Gurun, Seran, hingga Pahang menunjukkan fokus utama Majapahit pada penguasaan perdagangan rempah-rempah dunia.
Situs Utama: Nuzanthra
